RAKYATKU.COM, MAKASSAR – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) mengeluarkan wacana kebijakan melakukan rasionalisasi PNS. Selain itu, PNS yang akan dirasionalisasi diutamakan yang memiliki latar pendidikan belum sarjana atau (S1).
Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Selatan, masih ada 2.960 PNS di lingkup pemprov yang berlatar belakang pendidikan SD, SMP, dan SMA. Adapun PNS dengan pendidikan Sekolah Dasar sebanyak 181 orang, Sekolah Menengah Pertama 243 orang, dan Sekolah Menengah Atas atau sederajat sebanyak 2.536 orang.
Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan, wacana kebijakan tersebut masih harus dikaji ulang bersama. Ia mengatakan, wacana kebijakan tersebut merupakan manuver, yang belum tentu baik secara massal.
Ia meminta pada kementrian jangan membuat lompatan-lompatan kebijakan yang belum tentu baik bagi semua pihak. “Ini terlalu banyak manuver-manuver yang belum tentu baik untuk kita semua. Jangan jumper-jumper gitu. Pemerintahan itu harus continues. Jangan seenaknya melakukan PHK dan pemberhentian terhadap pegawainya,” kata Syahrul.
Ia menambahkan, dalam membuat kebijakan atau melontarkan wacana kebijakan, pihak kementrian sebaiknya mendiskusikannya secara bersama. Tentunya dengan melakukan pendekatan tata laksana pemerintah. “Tidak membuat kebijakan dengan kekuasaan perseorangan atau kelompok. Tetapi harus benar-benar dikaji dengan baik bersama,” demikian SYL.
Gubernur Sulsel: Pemangkasan Jumlah PNS Baru Wacana
RAKYATKU.COM, MAKASSAR – Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengimbau para Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk tetap tenang menyusul adanya kebijakan pemerintah pusat memangkas jumlah PNS.
Menurut SYL, kebijakan itu hanya sebuah wacana karena pihaknya belum menerima surat edaran resmi terkait hal tersebut. “Itu baru wacana, baru bicara di media dan belum ada edarannya. Semuanya harus dibicarakan dulu, termasuk dengan pihak-pihak di daerah,” ujarnya. Ia menambahkan, jumlah PNS di Sulsel masih berimbang dan tidak berlebihan. Bahkan menurutnya di Sulsel pada bidang tertentu kekurangan PNS, dan perlu ditambah.
Dihubungi terpisah, Pengamat Pemerintahan dan Kebijakan Publik, Arief Wicaksono, menilai pernyataan atau rencana dari MenPAN-RB, Yuddy Chrisnandi, yang merencakan pengurangan jumlah PNS adalah rencana atau kebijakan yang terlalu tergesa-gesa. “Menteri Yuddy ini memang selalu mengeluarkan kebijakan yang kontroversi.
Belum lama kebijakan penambahan masa dinas dikeluarkan, tiba-tiba ada lagi kebijakan pengurangan PNS. Ini kan kebijakan yang membingungkan,” ujarnya via seluler. Menurutnya seharusnya ada kajian yang benar-benar dilakukan oleh pihak kemetrian, sebelum melemparkan sebuah wacana atau mengeluarkan sebuah pernyataan maupun kebijakan. “Seharusnya pihak MenPAN-RB sebelumnya melakukan kajian yang betul-betul mendalam terhadap sebuah rencana kebijakan yang akan dikeluarkannya dengan melibatkan berbagai kalangan, termasuk akademisi. Jangan karena sudah bergelar Profesor atau Doktor, lantas merasa pemikirannya dan pendapatnya yang paling benar,” jelasnya.
Sementara itu, sebelumnya Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulawesi Selatan (Sulsel), Abdul Latief, juga mengatakan, rencana pengurangan jumlah PNS tersebut agak membingungkan. “Belum lama ini ada kebijakan untuk menambah masa dinas, kok tiba-tiba ada lagi rencana pengurangan PNS. Ini bagaimana?,” kata Latief.
Selain itu, kebijakan tersebut dinilai tidak bisa diaplikasikan pada semua daerah secara rata. Karena Sulsel masih membutuhkan PNS pada beberapa bidang, seperti tenaga teknis, tenaga ahli, tenaga pengajar dan tenaga kesehatan.